kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.

FGD

 

 

Maros — Kamis, 30 Maret 2016. Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Maros, KPU Kabupaten Maros menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai bentuk Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.
Kegiatan ini, dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kabupaten Maros, Ali Hasan. Dalam sambutannya, Ali Hasan yang didampingi oleh Komisoner Darmawati, Ansar, Syaharuddin, Samsu Rizal, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yakni kegiatan evaluasi penyelenggaraan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros bagi PPK se-Kabupaten Maros yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Bupati Maros.
Sesaat setelah sambutan Ketua KPU Kabupaten Maros, Irham A. Radjab sapaan akrab Igo yang bertindak selaku MC langsung mempersilahkan fasilitator acara yakni Komisoner Ansar memaparkan materi, capaian serta permasalahan dalam pelaksanaan tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2015.
Adapun permasalahan dalam pelaksanaan tahapan yang dipaparkan oleh Ansar dalam FGD tersebut adalah 1) Penyusunan dan Daftar Pemilih : Belum ada ketentuan mengenai tindak lanjut DPT, DPTB 1 dan DPTB 2, Pemilih di lokasi tertentu seperti lapas dan rumah sakit, Pendaftaran pemilih berdasarkan surat keterangan, Masa pendaftaran pemilih pasca penetapan DPT sangat singkat, Pemilih terganggu jiwa/ingatannya. 2) Pencalonan : Kewajiban rekomendasi pencalonan dari DPP, Dualisme kepengurusan parpol, Keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau badan hukum, Status tidak pernah dijatuhi pidana penjara minimal 5 tahun atau lebih, Surat pengunduran sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, Pengguguran calon setelah ditetapkan sebagai peserta. 3) Kampanye : Lokasi pemasangan alat peraga, Kegiatan debat publik, Ketidakjelasan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kampanye, Praktik politik uang dan sanksinya, Materi kampanye, Defenisi kampanye menurut UU. 4) Dana Kampanye : Pembiayaan kampanye, Tidak ada ketentuan batasan jumlah sumbangan dana kampanye. 5) Pengadaan dan Distribusi Logistik : Pengadaan alat peraga yang dibiayai APBD, Interpretasi terhadap penggunaan cadangan surat suara 2,5%, Jumlah surat suara di TPS khusus rumah sakit belum sesuai dengan jumlah pasien. 6) Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara : Rekapitulasi dilakukan ditingkat PPK, Formulir C6 yang digunakan oleh orang lain, Penggunaan surat suara tambahan pemilih dptb-2 lebih banyak dari surat suara cadangan, Turunnya persentase pemilih.
Setelah pemaparan dari Komisioner Ansar, Lanjutan dari rangkaian cara tersebut, Ansar mempersilahkan para peserta memberikan tanggapan.
Memanfaatkan kesempatan tersebut, Lauren yang merupakan perwakilan dari Discapil memberikan masukan agar pelaksanaan pendataan daftar pemilih pada momentum pemilihan akan datang dilakukan dengan cara pendataan daftar pemilih berdasar pada kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp). Pada kesempatan berikut, masukan dari perwakilan akademisi yang memberikan masukan agar pelaksanaan debat publik dilaksanakan di DPRD Kabupaten dengan asumsi agar dapat meminimalisir anggaran. Lebih lanjut, pada kesempatan berikut, perwakilan dari salah satu Partai Politik yakni Partai Golkar memberikan masukan agar perekrutan penyelenggara baik tingkat PPK, PPS maupun KPPS dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia serta rekam jejak para calon penyelenggara.
Kegiatan ini turut dihadiri Polres Maros yang diwakili Kanit Intel Mukhtar dan Kabag OPS Ahmad Mariadi, Discapil yang diwakili Lauren, Kesbangpol yang diwakili Kabid Pengembangan Pendidikan Politik H.Syafruddin, Para Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Maros, Akademisi, NGO, Pers. (Yusdar/ABS)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.