kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

Pengesahan RUU Pilkada Mundur

kpu-logo

JAKARTA – Sikap fraksi-fraksi di DPR yang terbelah terkait ketentuan anggota DPR harus mundur saat mencalonkan diri pada pilkada membuat pengesahan revisi Undang- Undang (UU) Nomor 8/2015 mundur.

Semestinya revisi UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) itu disahkan melalui pengambilan suara fraksi pada Selasa (31/5) diubah menjadi Kamis (2/6). Adapun hari ini dijadwalkan melanjutkan rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly terkait persyaratan calon, mundur atau tidak anggota DPR.

”Pengambilan keputusan tingkat I diundur 31 Mei. Nanti disahkan bisa 2 Juni,” kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada Rambe Kamarul Zaman saat dihubungi wartawan kemarin. Dia menjelaskan, ada tiga alternatif pilihan yang menjadi kesepakatan antara Komisi II DPR dan pemerintah dalam rapat terakhir Sabtu (28/5) malam.

Pertama, bagaimana kalau ketentuan mundur tidak mundur tidak ditulis langsung persyaratannya dalam UU, sebab kalau ketentuan itu ditulis langsung di UU maka potensi untuk digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) sangat tinggi.

”Misalnya kita tuliskan saja kalau TNI mengikuti UU Nomor 34/2004, Polri ikuti UU Nomor 2/2002, ASN ikut UU Nomor 5/2005. Kalau pejabat negara lainnya ikuti UU yang mengatur itu. Kalau DPR, DPD, dan DPRD ikut UU MD3 (Nomor 17/ 2014). Jadi nggak terlihat, kan yang di-judicial review itu biasanya pasal-pasal,” tuturnya.

Kedua, melaksanakan sepenuhnya keputusan MK sehingga DPR, DPD, dan DPRD harus mundur kalau maju dalam pilkada. Konsekuensinya, petahana juga harus mundur ketika mencalonkan di daerahnya ataupun daerah lain. Karena DPR, DPD, dan DPRD serta petahana merupakan pejabat terpilih atau elected official . ”Karena yang dulu itu kan yang di-judicial review itu ASN (aparatur sipil negara/PNS) yang harus mundur, kenapa dibawa-bawa DPR, DPD, dan DPRD. Ini kan MK yang tidak meluruskan itu,” imbuh dia.

Ketiga,
DPR menerima secara bulat keputusan MK itu dalam UU Pilkada. Tapi kalau dimasukkan begitu saja putusan MK dalam UU Pilkada, akan terasa sia-sia DPR dan pemerintah membahas revisi UU Pilkada selama bermingguminggu secara maraton. Dalam rapat terdahulu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan akan mencari jalan tengah, namun Menkumham Yasonna Laoly tetap bersikukuh.

Meski demikian, Rambe tidak ingin pengambilan keputusan dilakukan secara voting. Dia akan mengusahakan RUU Pilkada ini dirumuskan secara bulat dan bersama-sama. ”Ndak, ndak.. Saya sudah janji nggak akan voting ,” tandasnya.

Sementara itu, anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo menjelaskan, revisi pada dasarnya sudah tuntas semua. Misalnya pilkada serentak dan pemilu serentak dimajukan dari 2027 menjadi 2024. Alasannya agar ada kesinambungan pembangunan penyamaan visi-misi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan supaya pemerintahan sinergis.

”Akibat itu, nanti satu kurun waktu kepala daerah yang jabatannya empat tahun, tapi tentu yang setahun dengan kompensasi, kenapa begitu? Untuk mengintegrasikan sistem,” katanya saat dihubungi KORAN SINDO . Kemudian soal dukungan parpol dan independen tidak berubah, akhirnya ada kesepahaman semua fraksi bahwa syaratnya tetap yakni 20% kursi DPRD dan 25% suara sah.

Maksudnya, untuk menjamin siapa pun yang terpilih memiliki dukungan konkret di parlemen, menghindari transaksional, demi stabilitas pemerintahan, dan peluang pilkada sekali putaran tetap terjaga. ”Perseorangan juga tetap karena pemerintah bersikukuh menjalankan putusan MK ya kita ikuti,” papar wakil ketua Fraksi PDIP itu.

Menurut dia, soal mundur tidak mundur, prinsipnya semua fraksi memahami bahwa keinginan pemerintah yang tetap berdasar pada MK. Namun, fraksi-fraksi berat pada mundur tidak mundur karena berbeda antara jabatan yang terpilih dengan yang ditunjuk. ”Makanya kita memberikan waktu menteri-menteri berkonsultasi dengan Presiden apakah tetap begitu atau ada jalan keluar. Misalnya jalan keluarnya tidak diatur dalam UU Pilkada, tapi biarlah itu diatur dengan UU masingmasing,” tandasnya.

Anggota Panja dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, meskipun tertunda dua hari pengesahannya, dirinya optimistis bahwa tahapan penyelenggaraan pilkada masih bisa terlaksana sesuai rencana dan tidak terganggu. ”Tidak apa-apa mundur beberapa hari asalkan mendapatkan pengaturan yang terbaik,” ujarnya.

Isu yang tersisa hanya pengaturan terkait persyaratan calon, yakni tentang mundur tidaknya pejabat negara. DPR ingin agar prinsip bahwa setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri tetap terjaga dan bagi pejabat negara atau daerah diatur dengan peraturan perundangan masing-masing.  (Kiswondari.  Sumber: www.kpu.go.id)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.