kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

Revisi UU Pilkada Rapat Soal RUU Pilkada, Jokowi: Perubahan Jangan Tambal Sulam

kpu-logo

Jakarta – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang revisi UU Pilkada. Dalam pembukaan rapat, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa perubahan atas UU tidak boleh tambal sulam.

“Dalam rapat terdahulu, saya sudah menyampaikan bahwa penting bagi Pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya permanen dan tidak tambal sulam,” kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Hadir Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menhan Ryamizard Ryacudu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Menkominfo Rudiantara, dan lainnya.

“Kita tidak lagi terjebak dalam politik jangka pendek, dan harus betul-betul memikirkan tujuan jangka panjang terutama untuk menjaga proses demokrasi,” imbuh Jokowi.

Jokowi meminta menteri terkait yang membahas revisi UU memperhatikan betul putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Jangan sampai membuat UU setelah disepakati bersama DPR lalu berubah lagi karena dibatalkan oleh MK.

“Saya mendapatkan informasi, masih ada beberapa beberapa isu yang belum disepakati dan menjadi perdebatan. Saya harap beberapa isu-isu krusial dalam RUU pilkada ini bisa disepakati dalam waktu yang dekat ini,” ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan hadirnya RUU Pilkada ini sudah ditunggu-tunggu untuk menjadi payung hukum dan panduan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017.

“Oleh karena itu, saya minta ke Mendagri setelah ratas ini untuk segera melakukan komunikasi dengan DPR RI agar isu-isu krusial yang masih tersisa dapat dibuat kesepakatan dan diputuskan,” terang Jokowi.

“Saya juga meminta Mendagri untuk berkomunikasi dengan KPU terkait dengan perencanaan pilkada, terutama terkait dengan anggaran pilkada,” imbuhnya.

Jokowi juga menambahkan, tahapan perencanaan program dan anggaran pilkada sudah dimulai kira-kira pada 22 Mei 2016. Beberapa daerah juga sudah mulai menyusun dan menandatangi perjanjian hibah daerah.

“Saya meminta ini dikawal dengan baik, sehingga pelaksanaan pilkada serentak 2017 berjalan dengan damai aman dan demokratis seperti tahun lalu,” tegasnya. (bal/tor) sumber detik.com

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.