kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

Hadar: Transparansi KPU Berkat Masukan Publik

Hadar ppid
Badung, kpu.go.id – Dalam kegiatan internasional The 3rd Asian Electoral Stakeholders Forum yang diselenggarakan di Bali, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa kebijakan KPU yang berbasis transparansi dalam proses pemilihan tidak lepas dari andil masyarakat sipil dan para pegiat pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, Selasa (23/8).
 
“Ini semua dapat tercipta karena kami berhubungan banyak, kami banyak dapat partisipasi dari kelompok-kelompok civil society yang telah memberikan catatan, masukan, dan kritik sehingga kami bisa terus bekera lebih transparan,” kata Hadar.
 
Dengan masukan, kritik dan saran dari berbagai lapisan masyarakat, Hadar mengakui keterbukaan yang telah diupayakan KPU itu mampu meningkatkan kepecayaan publik mengenai hasil dan proses penyelenggaraan pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU.
 
“Upaya kami untuk bekerja transparan ini sedikit demi sedikit telah membuahkan hasil dengan terbangunnya suatu kepercayan publik dalam proses dan hasil pemilu yang telah kami selenggarakan,” lanjutnya.
 
Hadar mencontohkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan oleh KPU adalah proses uji publik Peraturan KPU (PKPU). Uji publik tersebut mengundang berbagai pihak (Pemerintah, Partai Politik, dan CSO (Civil Society Organization) untuk menerima masukan dan penyempurnaan atas draf PKPU yang yang telah disusun.
 
“Di dalam membuat peraturan, kami membuka seluas-luasnya partisipasi dari pubik. Jadi setelah kami membuat draf, kemudian kami undang berbagai lapisan masyarakat, peserta pemilu, partai politik, CSO, NGO (Non-Government Organization) khususnya yang punya minat untuk mendorong pemilu yang demokratis, serta media massa. Di pertemuan itu kami paparkan draf, dan kami minta masukan,” terang Hadar.
Untuk mendorong keterbukaan data pemilihan, Hadar menjelaskan KPU telah lama berkomitmen membuka semua data dan informasi terkait proses-proses kepemiluan kepada masyarakat. Selain untuk proses pengawasan, keterbukaan data itu juga dapat digunakan berbagai pihak sebagai bahan kajian kepemiluan lainnya.
 
“Kami juga punya komitmen untuk menjadikan semua data yang kami olah dan kami dapatkan dari pemilu sebagai data yang terbuka untuk dapat digunakan lebih lanjut. Selain untuk memonitor penyelenggara, hal ini juga untuk kajian-kajian yang diperlukan. Saat ini kami banyak sekali membuat file-file digital dari data yang kami miliki. Ini dalam rangka membuat data yang kami punya untuk bisa dimanfatkan oleh publik,” kata Hadar.
 
Selain pelibatan masyarakat dalam menyusun kebijakan, Hadar juga menjelaskan kepada delegasi negara-negara lain bahwa KPU telah menyusun sistem berbasis teknologi informasi untuk memberikan informasi hasil perolehan suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara cepat. Kebijakan untuk membuka hasil perolehan suara dari tingkat paling bawah itu mendapatkan banyak apresiasi.
 
“Kami juga menerapkan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan yang transparan, dan ini terus kami kembangkan sejak 2014. Dan untuk pertama kalinya kami mempublikasikan data hasil pemilu dari tingkat yang paling bawah. Jadi setiap TPS itu bukti autentiknya tertampung dalam formulir C1 itu kami kumpulkan. Kegiatan ini mendapat apresiasi banyak, dan ini bisa membuat seluruh warga tidak hanya peserta untuk melihat hasilnya dalam waktu cepat,” tuturnya.
 
Respon positif masyarakat dari publikasi formulir C1 itu meluas. Hadar menjelaskan setidaknya ada 4 organisasi pada Pemilu 2014 lalu yang menggunakan data tersebut untuk melakukan tabulasi perolehan suara secara mandiri. Pemanfaatan data dan informasi hasil pemilihan tersebut membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu berjalan akuntabel, terbuka dan partisipatif.
 
“Kegiatan kami (KPU) dalam mempublikasikan hasil per TPS melalui aplikasi Situng ternyata telah membuka partisipasi yang lebih luas. Waktu itu ada kurang lebih empat grup yang kemudian menggunakan data ini untuk mereka olah dan dipublikasikan. Salah satu grup, Kawal Pemilu mentabulasi hasil itu dan dipublikasikan sehingga menciptakan situasi bahwa proses pemilu yang telah terjadi itu diselenggarakan dengan terbuka dan partisipatif,” terang Hadar.
 
Terkait laporan keuangan peserta pemilihan, KPU membuat kebijakan pelaporan dana kampanye dalam 2 tahapan. Tahap pertama adalah laporan dana kampanye pra pemilihan, sedangkan tahap kedua adalah laporan akhiir dana kampanye. Laporan tersebut diaudit oleh lembaga akuntan publik, dan bersifat terbuka bagi masyarakat.
 
“Peserta pemilu juga harus memberikan laporan dana kampanye dua kali, dana kampanye awal, dan laporan dana kampanye akhir. Semua dokumen ini kami publikasikan dengan harapan masyarakat dapat melihatnya dan berperan dalam mengontrol penggunaan dana kampanye itu,” lanjut Hadar.
 
Sebagai penyempurnaan data pemilih dan sosialisasi kepada calon pemilih, Hadar menjelaskan kepada stakeholders pemilihan internasional bahwa KPU memiliki Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), dengan sistem itu calon pemilih bisa melihat apakah ia sudah terdaftar sebagai pemilih, serta dimana dia akan memberikan hak pilihnya.
 
“Dalam penyusunan daftar pemilih, kami mempunyai satu sistem yang menggabungkan semua daftar pemilih seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 191 juta. Semua ini ada dalam satu data server yang terbuka, publik bisa mengetahui apakah mereka sudah terdaftar atau belum, datanya salah atau tidak, sehingga datanya bisa diperbaiki,” papar Hadar. (Sumber : http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2016/5176/Hadar-Transparansi-KPU-Berkat-Masukan-Publikrap /red. FOTO KPU/ris/Hupmas)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.