kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

KOMISIONER DAN SEKRETARIAT KPU MAROS MENCERMATI PKPU NOMOR 5 TAHUN 2016

RAPAT PKPU NO 5

Maros–Jum’at, 5 Agustus 2016.  Komisioner bersama Plt. Sekretaris, para Kasubag, dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros melakukan pertemuan dengan tujuan pemahaman dan pendalaman  PKPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan KPU.

Pertemuan ini dimulai pukul 08.15 wita dan dibuka oleh Ketua KPU Maros Ali Hasan, SH. Kemudian  selanjutnya  dipandu oleh Anggota KPU yang membidangi  Divisi Teknis, Dra. Darmawati, M.Pd. yang menjelaskan  mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan ini  agar terwujud satu kesepahaman terhadap PKPU Nomor 5 Tahun 2016  kemudian  mengarahkan alur pelaksanaan kegiatan ini, bahwa Kasubag Teknis Mallarangeng, S.Kom., M.Adm. SDA yang akan memberikan  penjelasan tentang perubahan-perubahan penting pada setiap pasal dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2016.

Kasubag Teknis menyampaikan bahwa ada penambahan dan pengurangan di beberapa pasal dalam PKPU ini. Perubahan paling mendasar terdapat pada pasal mengenai Persyaratan Calon dan Pencalonan, baik dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.

Pada persyaratan Calon Ketentuan Pasal 4 yang diubah, yakni pada Pasal 4 ayat (1) ditambahkan huruf f1 dan f2. Pada huruf f1 diatur mengenai Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran. Selanjutnya, huruf f2 menjelaskan bahwa Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah yang bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Kemudian pada Pasal 4 huruf r, menyatakan  secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasioal Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon. Yang sebelumnya pada huruf s, PKPU Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan  mengundurkan diri sejak mendaftarkan diri sebagai calon, yang  dipaparkan oleh staf teknis Hadri Latief Putra, S.E.

 Sedangkan pada Persyaratan Pencalonan terutama dari Pasangan Calon Perseorangan perubahannya di pasal 10 ayat 1 huruf a, b, c, dan d yaitu terletak pada jumlah dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan, bukan lagi berdasarkan dari jumlah penduduk tetapi berdasarkan dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.

Sebelum pertemuan ini ditutup oleh Ketua KPU Maros.  Komisioner Divisi Teknis menambahkan bahwa meskipun kita tidak sedang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, akan tetapi KPU Kabupaten Maros tetap melakukan sosialisasi dan pencermatan terhadap Peraturan KPU Tahun 2016. (Sumber : Azm/R2 – kpu.maroskab.go.id)

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.