kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

KPU RI Dorong Pembahasan Revisi UU Pemilu 2019

PILKADA SERENTAK 2019
Jakarta, kpu.go.id – Dalam forum antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno dengan Presiden RI, Joko Widodo, KPU menyampaikan bahwa tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 akan dimulai pada awal tahun 2017. Untuk itu KPU berharap pemerintah dan DPR dapat segera melakukan pembahasan terkait revisi undang-undang tentang pemilu, Selasa (9/8).
 
“Mengenai persiapan Pemilu 2019, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden serentak, kami berharap supaya undang-undang penyelenggara pemilu itu bisa didorong untuk selesai pembahasan pada akhir 2016 ini, sehingga persiapan Pemilu 2019 bisa segera dilakukan awal 2017,” tutur Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro di press room Istana Merdeka, Jakarta.
 
Selain memerlukan undang-undang yang mengatur kesentakan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden sebagai dasar dalam merumuskan Peraturan KPU (PKPU), KPU juga membutuhkan waktu di awal tahun 2017 untuk melakukan verifikasi partai politik, dan penentuan daerah pemilihan, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sehingga seluruh tahapan Pemilu tahun 2019 dapat berjalan dengan baik.
 
“Misalnya untuk pelaksanaan verifikasi partai politik peserta pemilu yang harus dilaksanakan di 2017, dan pemetaan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan isu penting lain untuk penguatan lembaga penyelenggara pemilu yang kami dorong juga dimasukkan pada revisi undang-undang,” lanjut Juri.
 
Menanggapi hal itu, Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa ia menyambut baik harapan KPU mengenai pembahasan revisi undang-undang tentang pemilu tersebut. Ia berharap pada September nanti pemerintah bisa mengirim draf perubahan undang-undang tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga pada awal tahun depan undang-undang mengenai pemilu yang baru dapat lahir.
 
“Pemerintah merespon positif keinginan teman-teman KPU bahwa revisi undang-undang pemilu diharapkan akhir tahun 2016 ini selesai. Mudah-mudahan pada bulan September nanti pemerintah bisa mengirimkan ke DPR, sehingga masih ada waktu Oktober, November, Desember. Paling awal bulan Januari 2017 revisi undang-undang pemilu itu bisa selesai,” terang Tjahyo.
 
Tjahyo menambahkan, saat ini pemerintah telah menyerahkan 3 alternatif draf perubahan undang-undang pemilu kepada presiden. Sebelum diserahkan kepada DPR, Tjahyo mengatakan 3 alternatif tersebut akan dibahas di dalam rapat kabinet terbatas antara presiden dengan pemerintah. 
 
“Draf mengenai revisi undang-undang pemilu sudah kami serahkan kepada bapak presiden, ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Nanti akan dibahas dulu di dalam rapat kabinet terbatas. Mudah-mudahan pertengahan September sudah bisa kita kirimkan lampiran nya kepada DPR untuk dibaha. Dan sudah kita sampaikan juga kepada KPU untuk memberikan masukan. Karena yang penting masalah integritas, transparansi yang dijadikan titik mendalam,” ujarnya.
 
Pada pertemuan perdana antara Presiden RI dan KPU dengan Juri sebagai ketua itu, KPU juga menyampaikan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 di 101 daerah telah tercukupi.
 
“Untuk Pilkada 2017 persiapannya sudah on the track sesuai mekanisme dan jadwal yang kami jadwalkan. Seluruh daerah di 101 daerah yang melaksanakan Pilkada 2017 anggarannya sudah tersedia. Kemudian KPU sedang dalam proses penyelesaian dan pengesahan peraturan-peraturan KPU mengenai tahapan Pilkada 2017,” kata Juri.(Sumber : rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.