kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

KPU RI Meralat PKPU Nomor 6 Tahun 2016 di lakukan pada Pasal 19 ayat (2)

PDF-icon

Jakarta, jdih.kpu.go.id – Kamis (4/8), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah menarik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 yang telah dilakukan pengunggahan di laman jdih KPU pada tanggal 2 Agustus 2016 dan kemudian KPU RI melakukan ralat PKPU Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 3 Agustus 2016. PKPU Nomor 6 Tahun 2016 memuat aturan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.

Hasil ralat pada PKPU Nomor 6 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 19 ayat (2) tentang jumlah dukungan pada persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh. Semula pada Pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2016 dinyatakan bahwa jumlah dukungan diharuskan tersebar di lebih dari 50% jumlah Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan perubahan, Pasal tersebut berbunyi “Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebarpaling kurang 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan”.

PKPU Nomor 6 Tahun 2016 ditetapkan guna melakukan penyesuaian terhadap perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 menjadi dasar bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menetapkan Pedoman Teknis yang dituangkan dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga dalam pembuatannya agar menyesuaikan dengan PKPU yang telah diundangkan dan diotentikasi. Peraturan KPU dapat diunduh pada konten Peraturan KPU  dan Matriks Perbaikan. (Sumber : http://jdih.kpu.go.id/beritadetail-198)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.