kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

EFEKTIFITAS PENYELESAIAN TUN

efektivitas-tun

Jakarta, kpu.go.id – Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak 2015, perlu dibangun pemahaman yang sama dalam efektifitas penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Pada pilkada 2015, terdapat lima daerah yang mengalami penundaan pemungutan suara, karena melaksanakan putusan Pengadilan TUN (PTUN) dan Pengadilan Tinggi TUN (PT TUN).

Kelima daerah tersebut yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kabupaten Fak fak. Putusan tersebut diterbitkan menjelang hari pemungutan suara, sehingga diluar kerangka waktu penyelesaian sengketa TUN. Selain itu, penyelesaian sengketa pencalonan untuk pilkada Kota Pematang Siantar diperiksa dan diputus oleh PTUN yang menurut UU Nomor 1 Tahun 2015 tidak memiliki kewenangan.

Pembentuk UU melakukan perubahan untuk mengatur kerangka waktu penyelesaian sengketa TUN menjadi lebih singkat, serta mengatur kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan yang tidak melewati tahapan, paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Selain itu, ketentuan pasal 154 UU Nomor 10 Tahun 2016 juga menegaskan terminologi hari adalah hari kerja.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro saat membuka Lokakarya KPU bersama Bawaslu, DKPP, MA, PT TUN Surabaya, PT TUN Medan, dan PT TUN Makassar, dalam Persiapan Penyelesaian Sengketa TUN Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, Kamis (8/9), di Ruang Sidang Utama lantai 2 KPU RI.

“Untuk itu, kami mengundang MA, PT. TUN, Bawaslu, dan DKPP, untuk mendiskusikan apa yang diatur dalam norma-norma baru UU Nomor 10 Tahun 2016 dan teknis penyelesaian sengketa TUN. Kita harus bisa melihat kerangka penyelesaian tahapan ini dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2017, sehingga tidak ada lagi penyelesaian sengketa pilkada yang berlarut-larut,” ujar Juri.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Ida Budhiati menjelaskan desain tahapan pemilihan, terutama tahapan penyelesaian sengketa TUN pemilihan. Apabila mencermati UU Nomor 10 Tahun 2016, pemilihan ini mampu melahirkan sebuah keadilan pemilu yang menjamin setiap prosedur dan keputusan sesuai dengan kerangka hukum. UU menjelaskan secara lugas dan tegas jenis sengketa dan lembaga mana saja yang menangani, harapannya hasil pemilu bisa diterima masyarakat.

“Sejak penetapan pasangan calon, dibuka ruang mengajukan sengketa, setelah proses administrasi di Bawaslu. Begitu terbit keputusan penetapan pasangan calon, pasangan calon yang tidak ditetapkan dapat mengajukan sengketa TUN. Putusan tersebut wajib dilaksanakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, namun apabila melewati tenggat waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara, maknanya KPU bisa mengabaikan, hal ini yang harus didiskusikan,” tutur Ida.

Terkait sengketa dugaan pelanggaran politik uang, Komisioner Bawaslu RI Nelson Simanjuntak menjelaskan kewenangan menerima, memeriksa dan memutus ada di Bawaslu Provinsi. Apabila terbit putusan Bawaslu Provinsi ada pasangan calon yang terbukti secara terstruktur, sistematis, dan masyif, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pembatalan calon. Apabila pihak tersebut berkeberatan, maka dalam tiga hari dapat langsung menggugat ke MA, tidak melalui Bawaslu lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Agung MA Yosran, SH., M.Hum, menyoroti tentang pemotongan atau percepatan proses sengketa di PT TUN dari sebelumnya 21 hari menjadi 15 hari dan di MA dari sebelumnya 30 hari menjadi 20 hari. Ada titik-titik krusial yang harus diwaspadai, salah satunya di PT TUN, pada waktu 21 hari saja sidang dilakukan hingga larut malam, apalagi jika dipangkas menjadi 15 hari.

“Solusinya, hakim PT TUN harus lebih waspada, dengan membuat peta perkara dan menyusun agenda secara ketat. Pemetaan perkara ditarik benang merah setelah membaca surat gugatan dan jawaban, dengan mengkonstatir persoalan yang sesungguhnya dari yang diperkarakan ini. Lazimnya pihak-pihak itu membawa surat bukti sebanyak-banyaknya, sehingga menyita waktu. Untuk itu, penting taktik hakim pada sidang awal, bukti relevan apa saja yang penting untuk dibuktikan,” papar Yosran. (Sumber : www.kpu.go.id – Arf/red.FOTO Humas/KPU)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.