kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

KINERJA KPU HARUS DAPAT HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN

kinerja-kpu
Jakarta, kpu.go.id – Indikator kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja.  Untuk itu, sebagai salah satu lembaga, setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus dapat dipertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya kepada masyarakat, Selasa (20/9).
 
Hari ke-2 Rapat Kerja (Raker) konsolidasi Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI dengan Sekretariat KPU Provinsi di seluruh Indonesia yang digelar di Jakarta, mengundang Kepala Bidang Pengaduan Masyarakat Kemeterian PAN dan RB, Agus Uji Hantara, mengangkat tema peningkatan akuntabilitas kinerja Lembaga KPU RI.
 
Menurut Agus, kinerja harus berdasarkan berapa banyak besaran output dan outcomeyang telah dihasilkan oleh suatu lembaga. Selain itu, tiap lembaga juga harus mempunyai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berisi rangkaian aktivitas dan prosedur yang bertujuan menetapkan kinerja dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah lembaga.
 
“Inti dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil dan keselarasan. Mulai dari perencanaan, perjanjian kinerja, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan evaluasi,” ungkap Agus.
 
Lebih lanjut Agus mengingatkan, pelayanan publik di KPU juga harus sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Mengingat nantinya, keseluruhan itu akan diukur melalui indeks kepuasan masyarakat.
 
“Intinya kita mesti persiapkan sesuai dengan tusi (tugas dan fungsi) dan mandat sehingga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, itu semua harus dipersiapkan. Ukurannya ialah indeks kepuasan masyarakat,” ujarnya.
 
Menurut Agus, upaya yang perlu dilakukan oleh KPU untuk peningkatan akuntabilitas adalah penyempurnaan kualitas dokumen akuntabilitas kinerja utama, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.
Selain itu, menyusun penjabaran kinerja  utama dari level pusat sampai dengan satuan kerja dibawahnya serta kinerja individu yang mengacu pada arsitektur kinerja yang baik. serta membangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala atas perjanjian kinerja yang telah disepakati secara berjenjang. (Sumber : www.kpu.go.id – ook/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.