kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

KPU MAROS PEMATERI DI KEGIATAN TRAINING OF TRAINER ( ToT ) PARTAI PERINDO KABUPATEN MAROS

tot-perindo-maros

Maros, kpu.go.id– Minggu, (25/9) Hari Minggu pada umumnya digunakan para pekerja buruh maupun pekerja kantoran sebagai hari libur. Namun tidak demikian bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Maros sebagai partai yang baru saja mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan badan hukum sebagai syarat mendaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai calon peserta Pemilu pada Pemilu 2019.

Partai Perindo Kabupaten Maros mengadakan Training of Trainer (ToT) dan Latihan Kader Dasar (LKD) bagi para pengurus se-Kabupaten Maros yang bertempat di Aula ATKP Sambotara-Maros

DPD Partai Perindo Kabupaten Maros mengundang KPU Maros sebagai pemateri melalui surat bernomor: 16/D.1/DPD.PERINDO/MAROS/09/2016, tanggal 19 September 2016 dengan tujuan mendapatkan informasi baik informasi peraturan perundang-undangan maupun informasi secara teknis dari KPU Maros terkait verifikasi dan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019.

Pemateri yang diutus KPU Maros yakni Yusdar selaku Staf Analis Hukum KPU Maros. Pada kesempatan itu, Yusdar mengawali penjelasan tentang KPU, bahwa KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang kelembagaannya hierarkis sebagaimana amanat Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban yang diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan aturan pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan KPU RI.

Memasuki pengantar materi, Yusdar mengawali paparannya terkait keberadaan partai politik di Indonesia merupakan penjelmaan dan/atau konsekuensi mutlak dari konsep kenegaraan kita yakni konsep negara hukum, konsep demokrasi dan pemilihan umum, konsep pemerintahan dan konsep penyelenggaran pemilu di Indonesia.

Dalam tataran perundang-undangan merupakan amanat UUD NRI tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta undang-undang yang telah digunakan pada pemilu tahun 2014 yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang sampai saat ini kita masih menunggu undang-undang terbaru untuk pelaksanaan Pemilu 2019. Konsep dan peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan beberapa persyaratan untuk menjadi peserta pemilu yang secara teknis diatur dalam Peraturan KPU RI, namun karena undang-undang terbarunya belum ditetapkan maka tentu peraturan teknisnya juga belum ditetapkan oleh KPU RI.

Yusdar menyampaikan materinya dihadapan para pengurus dan kader Partai Perindo berdasarkan gambaran teknis dari undang-undang dan peraturan teknis yang digunakan pada penyelenggaran pemilu sebelumnya diantaranya berdasar pada Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Usai penjelasan materi dari pemateri KPU Maros, para pengurus dan kader yang merupakan peserta pada kegiatan tersebut untuk mengajukan pertanyaan dengan membuka 2 sesi, penanya sesi 1 dibatasi maksimal 3 penanya dan sesi 2 maksimal 3 penanya. Adapun penanya diantaranya: H.Ambo Dalle (dari DPC Kec.Mandai), Hasmi (Pengurus DPD Perindo Maros), Safaruddin (dari DPC Tanralili), Zainuddin (Pengurus DPD Perindo Maros), Agus (dari DPC Kec. Camba) dan Asmi (Pengurus DPD Perindo Maros).

Sesaat setelah rangkaian acara materi dilanjutkan dengan foto bersama pemateri, para pengurus dan peserta kegiatan. (Sumber : www.kpu.maroskab.go.id – Yusdar/dok. KPU Maros).

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.