kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

PELAYANAN MERUPAKAN ASPEK PENTING PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI & AKUNTABILITAS KINERJA KPU

reformasi-birokrasi

Jakarta, kpu.go.id– Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan peningkatan akuntabilitas kinerja di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menjadi perhatian serius Sekretaris Jenderal (Sekjen), Arif Rahman Hakim. Menurutnya, salah satu faktor penilaian terhadap progres pelaksanaan RB adalah meningkatnyapelayanan yang diberikan oleh KPU di seluruh Indonesia kepada masyarakat, Senin (19/9).

“Terutama pelayanan pemberian informasi di seluruh satker kita, apakah sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh stakeholder? Baik itu kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun pelayanan yang terkait pendidikan pemilih. Karena sebagian besar provinsi sudah dialokasikan anggaran untuk melaksanakan pendidikan pemilih,” jelas Arif.

Arif juga menekankan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU RI diharapkan meningkat nilainya, dari yang sebelumnya CC menjad B.

“Harus dikawal apa yang menjadi catatan tim evaluator dari Kemenpan RB dan perlu kita lanjuti bersama,” sambungnya.

Hal tersebut disampaikan Arif saat memberikan sambutannya dalam Rapat Kerja (Raker) konsolidasi Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI dengan Sekretariat KPU Provinsi di seluruh Indonesia.

Raker yang diikuti oleh Sekretaris;Kepala Bagian Program, Organisasi dan SDM; Kasubag Program dan Data;sertafungsional umum yang membidangi penyusunan Laporan Kinerja KPU/KIP Provinsi di seluruh indonesia membahas beberapa agenda penting.Diantaranya, realisasi dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2016, perencanaan kegiatan Tahun 2017, serta menyelesaikan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU.

Penataan distribusi pegawai antar satker KPU masih menemui kendala. Sampai saat ini, terdapat KPU kabupaten/kota yang hanya mempuyai pegawai 10 orang saja. Tentu hal ini membutuhkan perhatian dan membutukan kebijakan.

“Persolan Ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh kabupaten/kota tersebut, melainkan membutuhkan kebijakan di level KPU provinsi dan Pusat,” tegas Arif.

Di sela-sela Raker, KPU RI menganugerahkan penghargaan kepada KPU Provinsi yang berprestasi. Prestasi tersebut diberikan KPU pada kategori Pelaporan Terbaik dalam Bidang Monitoring dan Evaluasi. KPU Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menempati peringkat pertama dalam penghargaan tersebut. Diikuti oleh KPU Provinsi D.I. Yogyakarta di peringkat kedua serta KPU Provinsi Bali di peringkat ketiga. (Sumber : www.kpu.go.id – ook/red. FOTO KPU ook/HumasKPU)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.