kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI

mutarlih

Padang, kpu.go.id – Proses tahapan pemutakhiran data pemilih yang menjadi rangkaian berkala dari tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, kedepannya diharapkan menjadi suatu proses yang berkelanjutan. Mengingat data pemilih telah menjadi subjek dari proses demokrasi tersebut.
 
Melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tujuan mendapatkan data pemilih yang lebih akurat, mutakhir dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas demokrasi itu sendiri.
 
“Apabila kita (KPU) masuk dalam proses pemutakhiran berkelanjutan, maka ada tanggung jawab kita untuk memeliharanya (data pemilih),” terang Anggota KPU RI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
 
Hal tersebut disampaikannya pada acara Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat, yang diikuti oleh perwakilan KPU se-Sumatera Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi serta perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (18/10).
 
Dalam kesempatan tersebut, Ferry mengingatkan kepada seluruh jajarannya, baik KPU kabupaten/kota maupun provinsi agar dapat menguasai data yang mereka miliki masing-masing.
 
“Yang terpenting sekarang penguasaan data berada di bapak/ibu semua. Dari data DPT, DPTB1, DPTB2 dan pemilih pindahan,” terangnya.
 
Ferry melanjutkan, bahwasanya telah terdapat nota kesepahaman antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pada prosesnya kedua lembaga tersebut dapat berjalan sinergi.
 
Selain pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Ferry menekankan juga terkait keterbukaan informasi yang telah dilakukan KPU selama ini. Ia menegaskan kepada para peserta bahwa sistem informasi yang dimiliki KPU saat ini harus terus dikelola, sebab merupakan salah satu dari bagiannya.
 
“Sistem aplikasi tersebut merupakan bagian kontribusi kita terhadap keterbukaan informasi publik, sebab demokrasi yang mapan membutuhkan kejujuran dan keterbukaan informasi,” tandas Ferry. (Sumber : www.kpu.go.id/dam/red. FOTO KPU/dam/Hupmas)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.