kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

KPU MAROS RAKOR PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II

rakor-2

Maros,—Rabu,12 Oktober 2016.  Bertempat di Aula Kantor KPU Maros, KPU Maros melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2016 yang merupakan keberlanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada bulan mei 2016 lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt. Sekretaris KPU Maros, Para Kasubag dan Staf Sekretariat KPU Maros serta Instansi terkait dalam hal ini Dukcapil Maros yang diwakili oleh Lauren selaku Kabid. Sistem Administrasi Kependudukan, Kesbangpol Maros yang diwakili oleh H. Syafruddin selaku Kabid Kesbang, Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros yang diwakili oleh Daud Rumpa dan Djayadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Maros diwakili oleh A.M. Reza. M, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Maros yang dihadiri langsung oleh Ketua Abdul Asis serta para Perwakilan Pejabat dari Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Maros.

Kegiatan ini dimulai dengan sambutan Ketua KPU Maros Ali Hasan yang didamping oleh Komisioner KPU Maros Ansar, Darmawati, Syaharuddin, Samzu Risal, dalam sambutannya sekaligus merupakan penjelasan singkat tentang kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya, walaupun pada pertemuan sebelumnya pesertanya terbatas, namun pada kegiatan ini KPU Maros mengundang unsur Kecamatan Se-Kabupaten Maros guna mendengarkan masukan dan tanggapan langsung dari tingkat Kecamatan.

Selanjutnya, Ketua KPU Maros mempersilahkan Komisioner Ansar selaku Divisi Perencanaan dan Data untuk memandu acara. Mengawali pembicaraannya, Ansar menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan atas dasar Surat Edaran KPU RI Nomor: 176/KPU/IV/2016, tanggal, 6 April 2016 perihal Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan kembali mempertegas penyampaikan Ketua KPU Maros bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini terkait data kependudukan. Beliau memberikan gambaran singkat pada Rapat Koordinasi sebelumnya yang dilaksanakan pada bulan mei bahwa laporan data mutasi semester I Tahun 2016 Dukcapil Maros yang masuk kurang lebih 2.000 penduduk dan keluar Kabupaten Maros kurang lebih 700 penduduk.

Pada kesempatan pertama, Dukcapil Maros yang diwakili oleh Lauren menyampaikan permasalahan kependudukan yang ditemukan, diantaranya:

  1. Data Wajib E-KTP bagi Pemilih Pemula, pihak Dukcapil tidak bermasalah karena pihak Dukcapil mendatangi langsung setiap SMA/SMK se-kabupaten Maros untuk merekam data tersebut, sampai sekarang dari jumlah SMA/SMK sekitar 50 Sekolah yang telah didatangi baru 9 sekolah;
  2. Mutasi penduduk, sebenarnya banyak penduduk keluar dan masuk di Kabupaten Maros, tetapi tidak terdata sebagai contoh, Kecamatan Marusu (banyak yang Masuk), Kecamatan Camba (banyak yang keluar), sehingga para camat diharapkan berperan menghimbau/mendata warganya yang keluar masuk;
  3. Penduduk yang meninggal dunia, Dukcapil tidak bias menghapus data kependudukannya sebelum ada laporan dari pihak keluarga, walaupun mereka tahu;
  4. Penduduk yang tidak memiliki NIK, Sebenarnya warga tersebut memiliki NIK, tapi NIK daerah lain;

Lebih lanjut, Lauren menyarankan agar para Camat turut aktif melaporkan mutasi kependudukan diwilayah kerjanya masing-masing.

Kesempatan kedua oleh Kesbangpol Maros, menyampaikan bahwa:

  1. Data mutasi yang telah disampaikan keluar kurang lebih 700 penduduk dan masuk kekabupaten maros kurang lebih 2000 penduduk, bukan secara keselurahan wajib pilih;
  2. Memberikan hak pilih bagi penduduk yang memiliki NIK dari Luar;
  3. Lokasi warga berjauhan dengan TPS tempatnya memilih;
  4. Laporan Perubahan Data kependudukan dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros hanya Kecamatan Mallawa yang melaporkan ke Kesbangpol.

Pada kesempatan ketiga, disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, menyampaikan bahwa laporan mutasi kependudukan merupakan alat kontrol agar penduduk yang sudah berdomisili kurang lebih 6 (enam) bulan di daerah tersebut dapat terdaftar sebagai penduduk ditempat atau domisili tersebut.

Pada kesempatan keempat, dari Kecamatan Mongcongloe menyampaikan bahwa pihak terkait harus bersama-sama memberikan penyadaran terhadap masyarakat akan pentingnya turut aktif dalam memilih dalam perhelatan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah agar persentase pemilih dapat meningkat dan terkait mutasi kependudukan wilayah kecamatan mncongloe tidak terlalu bermasalah.

Kesempatan kelima, oleh Kecamatan Cenrana menyampaikan bahwa:

  1. Penduduk yang berhak memilih adalah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih dan/atau penduduk yang memiliki identitas, sehingga diharapkan Dukcapil Maros mempermudah proses perekaman E-KTP khususnya bagi Pemilih Pemula;
  2. Mutasi penduduk akan kelihatan dengan adanya permintaan Surat Pindah;
  3. Pengalaman dalam pemilihan yang lalu bahwa data pembanding dari Dukcapil Maros justru menyulitkan pendataan dan akan menimbulkan masalah menjelang pada hari pencoblosan karena adanya data ganda.

Kesempatan keenam, oleh Kecamatan Tanralili menyampaikan bahwa data mutasi kependudukan di wilayah kecamatan Tanralili hanya terletak di Desa Sudirman karena di desa tersebut ada Asrama TNI.

Kesempatan ketujuh, oleh Kecamatan Camba menyampaikan bahwa:

  1. Aparat kecamatan tidak berani menghapus data kependudukan khususnya masyarakat Kecamatan Camba karena mereka pada dasarnya hanya pindah keluar mencari nafkah tanpa ada surat pindah;
  2. Masih ada penduduk Kecamatan Camba memiliki kartu keluarga yang lama atau belum diperbaharui;
  3. Sehingga, diharapkan dukcapil menyurat secara resmi ke seluruh kecamatan agar warga yang masih memiliki data lama supaya melapor ke Dukcapil Maros.

Kesempatan kedelapan, oleh Kecamatan Simbang menyampaikan bahwa:

  1. Di wilayah Kecamatan Simbang ada 3 (tiga) kesatuan TNI/Polri yang menyebabkan data kependudukan kurang akurat;
  2. Sebagian pemerintah desa di telah membuat laporan Mutasi Penduduk
  3. Agar setiap aturan kependudukan terbaru yang ada pada Dukcapil juga dapat disampaikan juga kekecamatan.

Kesempatan kesembilan, oleh Perwakilan APDESI Maros menyampaikan bahwa:

  1. Agar sistem E-KTP diperbaiki supaya data di desa tidak bermasalah;
  2. Diharapkan kiranya Dukcapil menyiapkan aplikasi untuk penataan data kependudukan di desa.

Sebagai Kesimpulan, Ansar kembali mengingatkan para peserta Rakor Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2016 agar kiranya:

  1. Bersama-sama melakukan pendataan dini terhadap pemilih pemula;
  2. Diharapkan semua kecamatan memiliki data mutasi kependudukan;
  3. Agar kiranya dapat aktif melakukan pendataan warga yang meninggal dunia;

Lauren selaku pejabat Dukcapil, menanggapi masukan dari para peserta Rakor, bahwa:

  1. Sesungguhnya data kependudukan merupakan masalah nasional yang tidak terlepas dari karakter, budaya dan kebiasaan masyarakat setempat;
  2. Warga masyarakat yang berdomisili lebih 6 (enam) bulan dapat dinyatakan warga daerah didomisilinya tersebut tetapi secara administrasi belum pasti sepanjang belum mendapatkan surat pindah dari daerah asalnya;
  3. Warga masyarakat yang meninggal tidak bias dihapus datanya kalau belum ada laporan dari pihak keluarga.

Sebagai Penutup, Ketua KPU Maros menyampaikan ucapan terima kasih atas keaktifan para peserta memberikan informasi terkini dan masukan-masukan terkait data kependudukan dalam hal ini data pemilih. Lanjut Ketua menyatakan penuh harap agar data pemilih pada pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya di Kabupaten Maros dapat semakin baik dari data pemilih pada pemilihan umum sebelumnya.  (Sumber : www.kpu.maroskab.go.id-Besse AB./dok.kpu-maros)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.