kpu@maroskab.go.id 0411 - 373999

No Image

KPU MAROS DISKUSI BERSAMA PARTAI

15418392_1388004934543591_8303978557046946778_o

Maros, 08 Desember 2016. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maros menggelar Focus Group Discussion (FGD), dengan mengundang Partai-partai, Materi evaluasi pelaksanaan tahapan  Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah.

Ketua KPU Maros Ali Hasan membuka secara resmi acara ini pada pukul 10.00 wita, dan selanjutnya diserahkan kepada Komisioner Divisi Teknis Darmawati untuk memimpin jalannya diskusi.

Darmawati dalam mengawali diskusi menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang, karena kemungkinan besar tahun depan akan masuk dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

15304241_1388004807876937_765554307092356516_o

Dalam diskusi terfokus ini, darmawati membagi sesi pembahasan sesuai tahapan pemilu, dimulai dari tahapan data pemilih, kemudian dilanjutkan dengan membahas tentang pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara dan kampanye.

Mengenai data pemilih, peserta diskusi banyak menyoroti masalah akurasi data pemilih, sebahagian besar peserta diskusi menyampaikan masalah data yang ganda, menyarankan agar kpu terjun langsung ke desa-desa mengevaluasi data pemilih setiap bulannya agar lebih detail mengetahui perubahan data pemilih, dalam forum ini juga ada yang mempersoalkan tentang penggunaan e-ktp di pemilu yang akan datang, dimana blanko di dinas catatan sipil habis, sehingga banyak masyarakat yang sudah terekam datanya tetapi belum mendapatkan e-ktp bahkan masih banyak juga yang belum terekam.

Sedangkan pada tahapan pencalonan, peserta diskusi tidak begitu mempersoalkan, pada umumnya menganggap tahapan pencalonan berjalan tanpa hambatan yang berarti.

Sementara ketika masuk pada pembahasan pemungutan dan penghitungan suara, forum mengusulkan agar kpu memperbaiki kualitas penyelenggaranya, PPK dan PPS hingga KPPS benar-benar menguasai tugas-tugasnya agar tidak ada keliru dalam pelaksanaannya.

Seperti yang diusulkan dari perwakilan partai Gerindra, bahwa sebaiknya petugas PPDP yang bertugas memutakhirkan data pemilih yang diangkat langsung menjadi KPPS, karena petugas PPDP inilah yang mengetahui dengan baik mengenai data pemilih disetiap desa.

Untuk menjaga independensi penyelenggara pemilu, sebaiknya menghindari merekrut lagi PNS menjadi penyelenggara, karena dikhawatirkan memihak incumbent.

Komisioner Divisi Teknis memberikan klarifikasi tentang data pemilih, bahwa kpu Maros  senantiasa berupaya memaksimalkan koordinasi dan pelatihan ke petugas seperti PPK dan PPS yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang dibawah mereka seperti PPDP dan KPPS agar mereka lebih maksimal dalam bekerja.

Kpu Maros juga selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kepentingan Up Dating data kependudukan.

Darmawati menambahkan bahwa dimasa datang e-ktp bisa menjadi solusi untuk meminimalisir pemilih ganda jika e-ktp dijadikan satu-satunya sumber data pemilih untuk pemilu, dengan catatan bahwa ktp lama dianggap tidak berlaku lagi agar tidak disalahgunakan.

“Untuk membatasi PNS menjadi penyelenggara pemilu, kami tidak bisa membatasi karena tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, karena keterlibatan PNS sebagai penyelenggara pemilu dikecamatan dan desa juga  bisa menjadi penyambung lidah ke aparat setempat karena kpu menggunakan kantor pemerintah sebagai sekretariat PPK dan PPS, tetapi kami akan mengupayakannya.” Pungkasnya.

Kesempatan terakhir dibahas mengenai kampanye, dari salahsatu peserta diskusi menyampaikan bahwa pada pemilihan bupati dan wakil bupati lalu, pemasangan alat peraga kampanye (APK)  yang terkesan tidak rapih dan dipasang terlalu dempet, jadi jika ada yang rusak salah satunya maka akan merusak yang lainnya, sebaiknya untuk APK ini lebih baik lagi kedepannya, baik mengenai pemasangannya ataupun bahannya.

Ketua Kpu Maros Ali Hasan yang membidangi divisi Hukum menanggapi masalah kampanye ini, menerangkan bahwa pengalaman mengenai alat peraga kampanye di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati lalu menjadi pelajaran dan bahan perbaikan pada pemilukada tahun ini, dimana partai juga sudah diperbolehkan membuat alat peraga kampanye sendiri jika diperlukan.

Regulasi akan mengalami perbaikan di pemilu yang akan datang sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi semacam ini.

Acara Focus Group Discussion ini berakhir dan ditutup oleh Ketua Kpu Maros pada pukul 12.45 wita (Tknis&Hpms)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.